Di tengah berbagai tantangan keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kediri bertekad agar program pembangunan serta pelayanan publik dapat terus berjalan optimal dengan memfokuskan anggaran tahun 2027 pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada hari Selasa (3/11/2026). Agenda rapat paripurna ini berfokus pada penyampaian jawaban Pemerintah Daerah terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pada kesempatan itu, Mbak Dewi menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan serta rekomendasi yang diberikan oleh tujuh fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut nantinya dipakai sebagai bahan untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga.
Memasuki tahun 2027, Pemkab Kediri telah mematok sejumlah prioritas pembangunan, yang mencakup peningkatan mutu pendidikan serta kesehatan, penguatan UMKM bersama pemerataan ekonomi, pengembangan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, hingga digitalisasi pelayanan publik.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan BUMD,” katanya.
Di sisi lain, alokasi belanja daerah diprioritaskan pada program-program produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemkab Kediri turut memastikan agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran lewat proses pemutakhiran serta validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam bidang pendidikan, Pemkab Kediri menganggarkan program beasiswa bertajuk Kediri Berbudaya senilai Rp30 miliar tiap tahun, yang juga dibarengi dengan pembangunan serta rehabilitasi gedung sekolah.
Untuk sektor kesehatan, kualitas layanan pada Puskesmas terus ditingkatkan oleh pemerintah, termasuk mengubah status Puskesmas rawat jalan agar menjadi rawat inap.
“Di bidang infrastruktur, penanganan jalan kabupaten, jembatan, irigasi, dan penyediaan air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, konektivitas wilayah, serta kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sektor ekonomi, Mbak Dewi menjelaskan bahwa pihak pemerintah memberikan dorongan terhadap hilirisasi produk-produk unggulan daerah supaya mempunyai nilai tambah serta daya saing tinggi. Langkah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyediakan fasilitas pengolahan padi yang meliputi dryer, huller, dan gudang di BPP Purwoasri serta menjalin kerja sama bersama Food Station Jakarta.
Tinggalkan Balasan