Indo-Mataraman

DEMAK – Tiga desa di Kabupaten Demak dipersiapkan sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Demak, Arief Sudaryanto, menyatakan bahwa mulanya ada empat titik wilayah yang diajukan untuk program tersebut. Usai melewati tahap verifikasi, tiga lokasi dinyatakan memenuhi syarat.

“Kalau di Demak sebenarnya kita usulkan empat. Kemudian diverifikasi dan disetujui tiga desa, yaitu Desa Purworejo dan Betahwalang di Kecamatan Bonang, serta Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung,” ujar Arief.

Ia menyampaikan, ketersediaan tanah milik desa yang belum terpakai menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan wilayah. Berdasarkan pemeriksaan, ketiga tempat itu dinilai cocok dengan ketentuan program KNMP.

Saat ini, pembangunan di ketiga wilayah tersebut sudah mulai berjalan, meski pengerjaan fisiknya masih berada di fase awal.

“Kemarin terakhir kami melihat masih pembersihan lahan. Belum pembangunan fisik,” jelasnya.

Arief memperkirakan pengerjaan tiga Kampung Nelayan Merah Putih itu bisa rampung pada tahun ini. Mengingat sisa tahun anggaran yang masih menyisakan sekitar empat bulan, ia menilai durasi tersebut memadai untuk merampungkan konstruksi.

“Kami memperkirakan tiga-tiganya bisa, karena ini tahun anggaran. Masih ada waktu sekitar empat bulan. Cukup saya kira untuk membangun konstruksi,” katanya.

Arief menerangkan, konsep Kampung Nelayan Merah Putih ke depan tidak cuma berfungsi sebagai area permukiman nelayan, melainkan juga dirancang untuk menunjang kegiatan ekonomi warga pesisir secara terpadu.

Beberapa gambaran fasilitasnya meliputi area bersandar bagi nelayan, tempat pelelangan ikan, serta sarana pendukung seperti pabrik es mini.

“Kalau yang lengkap itu ada pabrik es mini. Sehingga hasil tangkapan ikan bisa diawetkan. Jadi kalau belum sempat dijual, ikannya bisa tetap awet,” ungkapnya.

Menurut Arief, penentuan wilayah juga memerhatikan keberadaan komunitas nelayan serta tempat pelelangan ikan yang telah lebih dulu ada di kawasan tersebut.

Untuk standar dan indikator pembangunan KNMP, Arief menuturkan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur oleh pemerintah pusat lewat Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) selaku unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari sisi warga, Arief menyebut para nelayan dinilai sudah siap menyambut program itu. Kendati demikian, pemda memandang perlunya sosialisasi dan pendampingan lanjutan, utamanya berkaitan dengan pengelolaan fasilitas yang kelak berstatus sebagai aset desa.

“Sudah. Tetapi memang nanti perlu pendampingan. Karena kalau ada hal baru yang menjadi milik desa, nanti pengelolaannya seperti apa,” ujarnya.

Salah satu hal yang perlu disiapkan yakni pembentukan kelembagaan koperasi guna mengurus aktivitas ekonomi di sana. Oleh karena itu, sosialisasi kepada warga dipandang krusial sebagai syarat program.

Berkenaan dengan eksistensi KNMP dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah berjalan, Arief berharap keduanya bisa saling bersinergi.

Pihaknya tidak memandang keberadaan KNMP sebagai langkah untuk menggantikan atau mematikan kegiatan TPI yang sudah ada.

“Kalau saya berharapnya bisa semacam kolaborasi. Kalau kemudian ada nelayan yang berlabuh di sini dan bisa dilayani untuk lelang di situ, ya mengapa tidak, sepanjang menguntungkan nelayan,” katanya.

Arief menambahkan, sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan nelayan harus masuk serta dilelang di Kampung Nelayan Merah Putih.

Dalam pelaksanaannya, salah satu kendala yang dihadapi berhubungan dengan ketersediaan lahan. Ketentuan program mewajibkan lokasi pembangunan memakai tanah milik desa.

Menurut Arief, pihaknya tidak mendapati adanya penolakan dari pemerintah desa ataupun anggapan bahwa program tersebut bermuatan kepentingan politik.

“Kami tidak melihat itu. Kesulitannya memang lebih kepada terbatasnya lahan,” ujarnya.

Adanya KNMP ini diharapkan pada akhirnya mampu memberikan pengaruh langsung pada perekonomian warga pesisir. Di samping mendukung kegiatan nelayan, fasilitas yang dibangun pun berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar.

“Harapannya nanti ketika sudah berjalan, potensinya bisa menyerap tenaga kerja lokal,” pungkas Arief.