Ada sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri yang kini sudah beroperasi. Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi di desa, koperasi ini juga disiapkan sebagai sarana pemerintah untuk mendistribusikan barang bersubsidi dan bantuan sosial.
Pihak Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan komitmennya untuk mendukung program strategis dari Presiden Prabowo Subianto ini. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa dukungan tersebut mencakup penyediaan lahan bagi pendirian gerai KDKMP.
Mas Dhito juga menegaskan bahwa kehadiran KDKMP di setiap desa atau kelurahan tidak bertujuan untuk menyaingi usaha milik warga setempat. Koperasi ini diposisikan sebagai sarana resmi pemerintah dalam menyalurkan berbagai barang subsidi, seperti gas melon atau elpiji 3 kg, pupuk, serta aneka kebutuhan pokok lainnya.
"Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini," kata Mas Dhito seusai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasionalisasi KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol pada Kamis (15/10).
Selain menyalurkan barang subsidi pemerintah kepada warga, gerai-gerai koperasi ini turut diproyeksikan untuk menyalurkan program bansos. Di samping itu, KDKMP juga diintegrasikan dengan layanan perbankan serta fasilitas bantuan permodalan usaha PNM Mekaar yang menawarkan bunga ringan.
Secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Kediri, dari total 344 desa atau kelurahan, terdapat 343 gerai KDKMP yang pembangunannya sudah rampung 100 persen. Mas Dhito menambahkan bahwa pemeriksaan kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi salah satu hal penting yang turut dipastikan dalam peninjauan tersebut.
"Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan harapannya agar keberadaan KDKMP mampu mencegah terjadinya kebocoran dalam penyaluran barang-barang subsidi dari pemerintah. Dengan demikian, distribusi bantuan diyakini bisa lebih tepat sasaran karena langsung diterima oleh warga yang berhak.
Zulkifli juga menjelaskan bahwa KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur penyaluran bansos seperti PKH maupun barang bersubsidi, tetapi juga berperan sebagai offtaker untuk menyerap hasil produksi warga desa. Sebagai contoh, jika harga gabah di bawah standar yang ditetapkan pemerintah yakni Rp6.500/kg, maka pihak koperasilah yang akan membelinya.
"Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang," terangnya.
Tinggalkan Balasan