Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengarahkan adanya perbaikan data kemiskinan supaya distribusi bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran. Langkah krusial yang ditekankan yaitu menerapkan sistem pendataan dari bawah atau bottom up dengan cara menggandeng ketua Rukun Tetangga (RT) yang paham betul keadaan ekonomi warga mereka.
Langkah pembenahan ini mendapat sorotan dari Pemerintah Kabupaten Kediri karena masih ditemukan adanya ketidakcocokan antara data desil dan situasi ekonomi riil warga. Oleh karena itu, data acuan untuk penyaluran bansos ini wajib dikoreksi agar selaras dengan fakta di lapangan.
Mas Dhito menyampaikan bahwa perbaikan data tidak cukup hanya bertumpu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Meskipun pencatatan kependudukan sudah mulai berjalan secara digital, partisipasi aktif warga tetap diperlukan demi menjamin keakuratan penerima bantuan.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Salah satu usaha yang dijalankan Pemkab Kediri yaitu menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tercatat sampai tanggal 28 Oktober 2026, ada sebanyak 54.605 jiwa yang sudah merampungkan aktivasi IKD.
Usaha tersebut juga dibarengi dengan pembentukan agen perlindungan sosial (Perlinsos). Tercatat lebih dari 5.000 warga sudah terdaftar sebagai agen Perlinsos guna membantu masyarakat mendaftarkan pihak yang dipandang betul-betul memerlukan bantuan.
Berdasarkan keterangan Mas Dhito, proses pendataan bansos wajib dimulai dari tingkat bawah dengan memprioritaskan situasi asli warga. Segala proses pengusulan serta koreksi data tidak boleh didasarkan atas kedekatan personal, rasa suka, ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Dalam hal ini, fungsi ketua RT dan RW dianggap sangat vital sebab mereka jauh lebih paham mengenai situasi sosial serta ekonomi warga di wilayahnya masing-masing.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Lewat perbaikan data serta keikutsertaan masyarakat, Pemkab Kediri menaruh harapan agar pembagian bansos bisa makin tepat sasaran sehingga bantuan dapat diterima secara tepat oleh warga yang berhak. (AB)
Tinggalkan Balasan