Indo-Mataraman

Kediri – Suyanto, 55, sosok kepala keluarga yang harus merelakan menjual rumah untuk pengobatan istri yang sakit stroke kini bersemangat untuk bangkit setelah menerima bantuan dari Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Senyum Suyanto dan istri Zainul Sarpianik,58, pun membuncah ketika tim dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) Kabupaten Kediri, Senin (25/5) pagi datang ke rumahnya di Dusun Bahagia, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu.

Kedatangan mereka pagi itu untuk mengantarkan perlengkapan usaha membuka warung. Bantuan ini menjadi jalan dan pengharapan bagi keluarga Suyanto bangkit dari keterpurukan setelan harta yang dimiliki terkuras habis.

Bahkan anak perempuannya, Bunga Febriana,16, yang sebelumnya sampai harus putus sekolah karena tak ada biaya kini bisa kembali melanjutkan pendidikan dengan program bantuan beasiswa.

Suyanto bersama keluarganya pun tak henti bersyukur atas bantuan yang diberikan Mas Dhito (sapaan Bupati Kediri). Mereka pun terlihat semangat untuk memulai kembali merintis usaha.

“Sebenarnya kalau anak sampai tidak bisa melanjutkan sekolah itu pedih, tapi keadaan memang memaksa harus seperti ini. Alhamdulilah dibantu pak bupati, sekarang rasanya sudah ayem,” kata Suyanto.

Suyanto menceritakan, sebelumnya dia bersama istri juga sempat membuka warung dan memiliki banyak pelanggan. Namun, karena karena kondisi istrinya, usaha warung yang dijalankan pun terpaksa berhenti.

Dalam waktu dekat, Suyanto mengaku akan segera membuka kembali warungnya. Dengan pengalaman yang pernah dimiliki Suyanto meyakini bisa menjalankan usahanya sembari merawat sang istri.

“Pengennya usaha warung nanti bisa berjalan, dan semoga saja bisa kembali punya rumah lagi” harapnya.

Disisi lain, setelah tempat tinggalnya didatangi bupati, Bunga juga telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolahnya dulu. Sembari menunggu tahun ajaran baru, dia kini mulai belajar lagi dari rumah.

Gadis ini pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena akhirnya bisa kembali sekolah. Dukungan untuk melanjutkan pendidikan tak hanya datang dari Mas Dhito namun juga dari para guru.

Bunga mengaku berterima kasih kepada Mas Dhito yang telah memberinya kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikannya. Dia berharap dengan sekolah yang tinggi kelak bisa mengangkat derajat sekaligus ekonomi kedua orang tuanya.

“Terimakasih banyak buat pak bupati, sudah memberi beasiswa untuk sekolah lagi dan usaha buat ayah” ucap Bunga.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2026, Mas Dhito mengunjungi Bunga dan orang tuanya. Suami Eriani Annisa tersebut berjanji memberikan modal berupa perlengkapan usaha kepada Suyanto sekaligus memberikan beasiswa kepada Bunga yang putus sekolah sejak November 2025.

Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana kembali melakukan blusukan mengunjungi warganya yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kali ini, Mas Dhito melakukan blusukan dengan mengendarai motor bersama Forkopimda.

Dalam kegiatan social riding ini, Mas Dhito dan rombongan menemui Mbah Minem, 66, penjual bunga tabur ziarah asal Dusun Krajan, Branggahan, Ngadiluwih. Turut mendampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan jajaran di Pemkab Kediri.

Di rumah kecilnya, Mbah Minem tinggal bersama anak bungsunya, Iswati, 42,yang tengah sakit dan seorang cucu. Dia juga harus mengurusi adiknya, Minah, 60 yang mengalami kebutuhan khusus.

Disamping mengandalkan hasil jualan bunga tabur, keluarga Mbah Minem juga mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah, baik itu PKH maupun BPNT.

Dalam kunjungannya pada Kamis (21/5) siang itu, Mas Dhito dan rombongan memberikan bantuan sembako dan tali asih bagi Mbah Minem.

“Mbah Minem ini jualan bunga, dan paling lakunya itu di hari Kamis,” kata Mas Dhito

Seperti keluarga lain yang telah dikunjungi, selain bantuan sembako menurut Mas Dhito Pemkab Kediri juga akan memberikan bantuan yang dibutuhkan keluarga Mbah Minem.

Seperti bantuan modal usaha maupun pelatihan bagi anak Mbah Minem. Harapannya nanti ketika sembuh dapat membantu berwirausaha.

“Nanti Dinas Kopusmik akan menindaklanjuti bantuan apa yang dibutuhkan bagi keluarga Mbah Minem,” tambah Mas Dhito.

Begitupula bagi cucu Mbah Minem yang masih duduk di kelas VIII SMP. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan akan memberikan bantuan beasiswa pendidikan.

Dikunjungi orang nomor satu di Kabupaten Kediri, Mbah Minem pun terlihat senang. Hanya saja ketika ditanya Mas Dhito mengenai bantuan yang dibutuhkan dia mengaku bingung.

Sebab, meski hidup dalam keterbatasan dengan tanggungan yang besar, Mbah Minem bersyukur setiap hari masih ada rezeki yang didapat dari jualan bunga tabur.

“Seneng sanget kulo ditekani bupati (senang sekali saya bisa ditemui bupati),” aku Mbah Minem.

Untuk mengetahui bantuan yang diperlukan keluarga Mbah Minem, kepala desa setempat membantu mengkomunikasikan dengan nenek penjual bunga tabur tersebut.

“Tadi pak lurah menyampaikan beberapa yang dibutuhkan salah satunya pompa air, selebihnya nanti akan kita cukupi,” ungkap Mas Dhito.

Dalam kegiatan social riding itu, jajaran Forkopimda yang ikut serta seperti Kapolresta Kediri AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Kapolres Kediri (Pare) AKBP Bramastyo Priaji dan Komandan Kodim 0809/Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah.

Kegiatan bersama antar Forkopimda di Kabupaten Kediri diakui Mas Dhito akan terus dijaga untuk menguatkan sinergitas yang selama ini telah berjalan baik. Terlebih dalam kegiatan tersebut mereka bisa langsung terjun menemui warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Kediri – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito menaruh perhatian serius terhadap masih banyaknya kaum ibu yang kurang dalam memberikan ASI Eklusif bagi bayi.

Melalui kegiatan Kampanye Kemping Asik (Kader Pendamping ASI Eklusif) Mbak Cicha sapaan akrabnya mendorong para kader yang ada di tiap desa untuk aktif melakukan pendampingan dan mensosialisasi pentingnya pemberian ASI Eklusif bagi pencegahan stunting.

Disampaikan, berdasarkan data yang diterima, capaian pemberian ASI Ekslusif di Kabupaten Kediri masih diangka 57 persen, masih dibawah target nasional 64 persen. Data itu menunjukkan masih ada 43 persen ibu belum memberikan ASI Ekslusif.

“Tentunya ibu menyusui masih perlu banyak pendampingan dan pengertian juga (pentingnya pemberian ASI Eklusif),” katanya dalam kegiatan Kampanye Kemping Asik Cegah Stunting di Balai Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kamis (21/5).

Tak kalah penting, menurut Mbak Cicha perlu adanya pemahaman mengenai penyebab ibu kurang dalam pemberian ASI Eklusif. Seperti masalah biologis, ASI yang tidak mau keluar atau persoalan psikologis dari ibu.

Disisi lain, Mbak Cicha melihat persoalan juga bisa muncul karena alasan pekerjaan dimana kaum ibu yang bekerja memiliki kurang waktu untuk bertemu bayinya. Pun begitu hal itu bisa diatasi dengan pumping.

“Jadi perlu juga dipahami masalahnya baru kemudian dilakukan pendampingan oleh para kader,” ungkapnya.

Melalui kegiatan yang digelar itu, Mbak Cicha berharap nantinya semua kader bisa bergerak turun ke bawah melakukan pendampingan dan memberikan edukasi pentingnya ASI Ekslusif.

Pendampingan tidak hanya pada ibu, tapi juga keluarga. Sebab, dorongan semangat bagi ibu-ibu ini juga bisa datang dari anggota keluarga.

“Kita berharap ibu-ibu di Kabupaten Kediri benar-benar mengerti pentingnya ASI dan nutrisi di 1000 hari pertama anak,” pungkasnya.

Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri memberangkatkan 1213 calon jamaah haji dari kawasan Simpang Lima Gumul. Ribuan calon jamaah haji yang tergabung dalam empat kloter itu diberangkat secara bertahap.

Calon jamaah haji tertua, Mbah Marsiyah berusia 105 tahun dan tergabung dalam kloter 112 diberangkatkan, Rabu (20/5) siang. Adapun tiga kloter lain, telah diberangkatkan sehari sebelumnya.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana sebelum proses pemberangkatan kloter 112 menyempatkan menyapa para calon jamaah haji yang sudah bersiap di dalam bus.

Mas Dhito berpesan, meski sudah ada petugas pendamping haji dari daerah, ketika berada di tanah suci para jamaah diharapkan untuk tetap saling menjaga dan tolong menolong.

Utamanya bagi jamaah yang usianya lebih muda, diminta Mas Dhito untuk bisa membantu jamaah lain yang sudah lansia.

“Tadi dalam satu bus ada yang usianya 105 tahun ada yang usianya 22 tahun. Artinya yang 22 tahun ini membantu yang 105 tahun kalau ada hal-hal yang diperlukan nantinya di Saudi,” kata mas Dhito mencontohkan.

Calon jamaah haji yang tergabung dalam kloter 112 dan diberangkatkan siang itu keseluruhan ada 148 orang jamaah. Sedang, tiga kloter lain, meliputi kloter 109 sejumlah 322 jamaah, kloter 110 sejumlah 373 jamaah dan kloter 111 sejumlah 370 jamaah telah diberangkatkan dulu pada Selasa (19/5).

Selain menitipkan pesan untuk saling menjaga, kepada para jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, Mas Dhito mengaku juga menitipkan pesan untuk tetap mendoakan kebaikan bagi Kabupaten Kediri.

“Minta didoakan supaya Kabupaten Kediri tetap guyub rukun ayem tentrem,” ungkap orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut.

Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung penuh dalam melindungi generasi muda di ruang digital, seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Dukungan ini disampaikan dalam Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 bertema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, yang digelar di lapangan belakang Pemkab Kediri pada Rabu (20/5).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Mohamad Solikin menyampaikan, tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi dengan melindungi tunas bangsa, sekaligus menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara berdaulat.

Ia menjelaskan, per 28 Maret 2026 pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

“Melalui kebijakan ini, kita memastikan anak sebagai tunas bangsa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” katanya saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.

Selain itu, ia juga menyampaikan pesan Bupati Kediri kepada generasi muda agar tetap semangat belajar dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta literasi digital.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita sebagai kompas utama dalam mewujudkan kemajuan bersama.

Ia menambahkan, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui persatuan dalam satu visi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Kediri mendukungnya melalui berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui pendirian sekolah rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, serta penyediaan beasiswa untuk mengurangi ketimpangan kualitas sumber daya manusia.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kediri menghadirkan layanan cek kesehatan gratis serta mendorong pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saya kira kebijakan Mas Bup sudah nyata untuk mendukung hal ini, mulai dari program MBG, KDKMP, hingga ketahanan pangan yang sudah sejalan,” ungkapnya.

Kediri – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin melalui SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School telah berhasil meluluskan ratusan siswa angkatan pertama.

Sekolah berasrama gratis yang digagas Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana ini ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Kediri melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Mas Dhito sapaan akrab bupati didampingi jajaran dan Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito Rabu (20/5) melakukan pertemuan dengan Putra Sampoerna Foundation (PSF) dan pihak SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School

Dalam pertemuan di Kantor Pemkab Kediri tersebut dibicarakan mengenai perkembangan sekolah boarding, salah satunya mengenai kelanjutan pendidikan siswa angkatan pertama yang lulus tahun 2026 ini.

“Highlight dari pertemuan ini, pertama kita membicarakan bagaimana anak-anak ini bisa tetap mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya,” kata Mas Dhito.

Selama SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini didirikan, Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan dukungan penuh bagi para siswa dengan pemberian program beasiswa.

Mas Dhito mengapresiasi PSF yang selama ini menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pendampingan dan pembinaan bagi siswa dan guru SMA Dharma Wanita boarding school.

Dari 126 siswa angkatan pertama yang kini lulus, 84 telah lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta maupun Kedinasan. Dari jumlah itu, 33 telah mendapatkan beasiswa.

Selain masalah beasiswa ke jenjang pendidikan berikutnya, Mas Dhito berharap kualitas pendidikan dan sistem pengajaran yang telah berjalan baik di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School tetap bisa dipertahankan.

“Besar harapan kami jangan sampai sistemnya (yang telah berjalan baik) menjadi kendor,” ungkapnya.

Selain terkait perkembangan SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, pertemuan dengan PSF tersebut juga membahas mengenai program pelatihan peningkatan kapasitas guru di Kabupaten Kediri.

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus memperluas penerapan sistem parkir digital di berbagai wilayah kota. Hingga 8 Mei 2026, tercatat sebanyak 819 petugas parkir telah menerapkan sistem pembayaran non tunai tersebut, meningkat dibanding sebelumnya sebanyak 711 petugas.

Perluasan penerapan parkir digital itu juga mencakup sejumlah ruas jalan baru di berbagai kawasan Surabaya, di antaranya Bratang Binangun, Bratang Gede, Ngagel Tengah, Nginden, Nginden Semolo, Prapen, Tenggilis Barat, Klampis, Jagir Wonokromo, Manyar Kertoarjo, Manyar Tegal, hingga sejumlah titik di kawasan Rungkut, Bukit Darmo Boulevard, Kupang Gunung, Darmokali, dan Karang Menjangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan penerapan parkir digital menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan transparansi pelayanan, mempermudah transaksi pembayaran, sekaligus mendukung tata kelola parkir yang lebih tertib dan akuntabel.

“Masyarakat diimbau melakukan pembayaran parkir secara digital, baik melalui voucher parkir resmi, QRIS, maupun e-money. Selain itu, warga juga diminta memastikan menerima bukti pembayaran dari petugas parkir sebagai bentuk transaksi yang sah, tertib, dan transparan,” kata Trio, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, sebanyak 819 petugas parkir kini menjalankan sistem parkir digital di lapangan. Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Dishub Surabaya juga menerjunkan jajarannya guna mengawasi pelaksanaan digitalisasi parkir.

Di sisi lain, Dishub Surabaya juga terus melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang belum menerapkan sistem digital, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mulai terbiasa menggunakan metode pembayaran non tunai.

“Edukasi kepada masyarakat penting dilakukan untuk mendorong perubahan pola transaksi parkir dari tunai menjadi non tunai,” ujarnya.

Trio mengungkapkan, terdapat dua tantangan utama dalam penerapan parkir digital di Surabaya. Pertama, mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini masih terbiasa melakukan pembayaran tunai. Kedua, membangun kesiapan serta kesadaran para juru parkir dalam menjalankan sistem digitalisasi tersebut.

Karena itu, para petugas parkir diharapkan aktif memberikan informasi kepada pengguna jasa parkir sejak awal. Misalnya dengan menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan melalui sistem parkir digital atau secara non tunai menggunakan telepon genggam.

“Dengan begitu, masyarakat semakin terbiasa dan penerapan parkir digital dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya.

Sumber artikel dan gambar: https://korandigital.id/2026/05/10/kini-819-petugas-parkir-di-surabaya-terapkan-pembayaran-non-tunai/

Jember – Lonjakan kasus campak di Kabupaten Jember yang mencapai 119 kasus mendapat perhatian serius dari Komisi D DPRD Jember. DPRD meminta seluruh puskesmas bersama Dinas Kesehatan melakukan berbagai terobosan untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha, mengatakan upaya penanganan campak tidak selalu membutuhkan anggaran besar, melainkan penguatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Harapan kami setelah RDP ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan dinas kesehatan dan juga puskesmas, karena ini saya lihat tidak membutuhkan anggaran yang besar,” kata Indi, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, langkah yang perlu diperkuat adalah komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, RT/RW, hingga kader posyandu. Ia juga mencontohkan inovasi yang dilakukan Puskesmas Kencong dengan mendirikan pos-pos pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.

“Yang penting komunikasi secara intens dengan tokoh masyarakat, RT-RW, kader posyandu, bahkan mendirikan pos-pos seperti Puskesmas Kencong. Terlebih kader posyandu juga diberikan kompensasi oleh Pemkab, sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik,” sambungnya.

Ke depan, Indi berharap tidak ada lagi lonjakan kasus campak hingga mencapai ratusan kasus seperti saat ini. Komisi D DPRD Jember, kata dia, juga siap turun langsung ke lapangan untuk membantu edukasi kepada masyarakat.

“Kami harap tidak ada lagi laporan campak di Jember yang sampai meledak seperti ini. Kami juga minta update apa yang sudah dilakukan. Bahkan bila diperlukan, kami siap turun langsung ke lapangan untuk ikut memberikan edukasi,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Jember menginstruksikan seluruh kepala puskesmas agar aktif membuat inovasi dan langkah pencegahan di wilayah masing-masing.

“Jadi mohon Kadinkes memerintahkan seluruh kepala puskesmas tanpa terkecuali untuk melakukan terobosan-terobosan,” pintanya.

Selain itu, Indi mengajak seluruh stakeholder ikut terlibat memberikan edukasi kepada masyarakat agar mendukung program imunisasi demi mencegah penyebaran campak.

Sumber artikel dan gambar: https://korandigital.id/2026/05/11/kasus-campak-di-jember-tembus-119-komisi-d-dprd-minta-puskesmas-lakukan-terobosan/

Madiun – Pelarian panjang pelaku pembunuhan pemilik warung di Kecamatan Saradan akhirnya berakhir. Satreskrim Polres Madiun berhasil meringkus tersangka berinisial PRJ alias SRT (46), seorang residivis yang sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama berbulan-bulan usai membunuh Sundari alias Mak Santi (55).

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan, peristiwa tragis itu terjadi pada 16 Oktober 2025 di Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban ditemukan tewas di dalam warung miliknya dengan luka tusuk di bagian dada hingga menembus jantung. Selain menghabisi nyawa korban, pelaku juga membawa kabur telepon genggam dan sejumlah uang milik korban.

Usai kejadian, polisi melakukan penyelidikan intensif, termasuk pelacakan digital terhadap ponsel korban. Hasil penelusuran menunjukkan perangkat tersebut sempat berpindah-pindah di sejumlah wilayah Jawa Tengah, mulai dari Demak, Salatiga, hingga Sukoharjo.

Titik terang kasus ini muncul pada awal Mei 2026. Polisi menerima informasi mengenai seorang pria dengan ciri-ciri identik DPO Polres Madiun yang diamankan warga di wilayah Mojolaban, Sukoharjo, saat diduga hendak melakukan pencurian di sebuah masjid. Setelah dilakukan identifikasi mendalam, pria tersebut dipastikan merupakan PRJ alias SRT.

“Saat diamankan, tersangka membawa senjata tajam berupa pisau daging sepanjang 45 sentimeter serta puluhan anak kunci berbagai jenis,” ujar Kapolres Madiun, Senin (11/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan barang bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka, salah satunya kecocokan kunci yang dibawanya dengan gembok di lokasi kejadian. Polisi turut mengamankan satu unit ponsel milik korban, pisau daging, 39 anak kunci, dan pisau dapur bergagang hijau.

Berdasarkan hasil penyidikan, motif pelaku diduga pencurian. Namun aksinya diketahui korban saat berusaha membobol warung. Panik karena kepergok, tersangka kemudian menyerang korban hingga meninggal dunia.

PRJ diketahui merupakan residivis kambuhan. Ia pernah terlibat kasus penganiayaan berat pada 2018, serta kasus pencurian pada 2023 dan 2024.

Kapolres Madiun menegaskan, penangkapan tersebut merupakan hasil kerja keras aparat yang memburu pelaku lintas wilayah selama berbulan-bulan.

“Penangkapan ini adalah buah dari kesabaran dan kerja keras tim di lapangan. Kami tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah hukum Polres Madiun. Tersangka kini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun sesuai ketentuan KUHP. Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini hingga proses persidangan demi memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban,” tegasnya.

Sumber artikel dan gambar: https://korandigital.id/2026/05/11/polres-madiun-ringkus-buron-pembunuhan-pemilik-warung-di-saradan/

Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Sekoto dan Branggahan ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan TPST ini diharapkan menjadi solusi untuk menangani masalah sampah yang volumenya selalu meningkat setiap tahun. Sebagaimana yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto saat ini.

“Kondisi TPA Sekoto yang dilaunching pada Oktober 2021 umur teknisnya pada 2027 rawan overload sehingga harus ada penyiapan TPA lebih lanjut,” kata Kepala DLH Kabupaten Kediri Putut Agung Subekti, Senin (18/5/2026).

Di Kabupaten Kediri, jelas Putut, persoalan timbunan sampah sejauh ini yang dapat dikelola baru 58,18 persen/hari dan yang tidak terkelola 40,82 persen.

Disisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini melarang pembuangan sampah di area terbuka (open dumping). Open dumping dinilai bisa berdampak pada pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Dua TPST yang diusulkan dibangun tersebut, lanjut Putut berbeda dengan TPA landfill yang ada selama ini. Sebab, timbunan sampah akan diolah menggunakan teknologi untuk dijadikan sebagai produk Refuse Derived Fuel (RDF) yang bernilai ekonomi.

“Sekarang tidak lagi dikembangkan TPA landfill seperti yang sudah ada sebelumnya, jadi harus ada teknologi pengolahannya yang ramah lingkungan,,” terangnya.

Adapun rencana lokasi pembangunan TPST Sekoto Kecamatan Badas berada disebelah TPA Sekoto dengan luasan 0,68 hektare. Sedang, untuk TPST Branggahan di Kecamatan Ngadiluwih dengan luasan lahan 0,29 hektare.

Melihat kondisi TPA Sekoto saat ini dan terlepas dari usulan pembangunan TPST tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta DLH Kabupaten Kediri bisa memetakan dan mengaudit tumpukan sampah per kecamatan.

Mas Dhito sapaannya mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari hulu. Untuk itu, DLH diharapkan bisa mendorong desa-desa yang mau dijadikan percontohan dan berkomitmen melakukan pengolahan sampah bahkan zero sampah.

“Kita harus sentuh hulunya dulu, cari 5-10 desa yang mau dan komitmen untuk zero waste,” pesan Mas Dhito.