Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membuka layanan pengembalian barang-barang serta artefak yang dijarah pada insiden yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) kemarin.
Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, layanan tersebut dibuka guna menekan besarnya kerugian yang terjadi akibat insiden penjarahan yang terjadi.
“Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah) mohon bantuannya kepada teman-teman media,” ujar bupati 33 tahun usai rakor bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025).
Usai kejadian tersebut, beberapa orang tua pelaku penjarahan tersebut telah berani untuk mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang hilang.
Beberapa yang dimaksud seperti LPG, alat tulis, dan beberapa aset lain. Mas Dhito mengapresiasi para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut.
Penjarahan yang dilakukan di hampir seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ini, kata Mas Dhito, masuk dalam tindak anarkisme.
“Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.
Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tak luput dari penjarahan, Mas Dhito mengungkapkan sampai saat berita ini dibuat, peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan.
Pun demikian Mas Dhito menegaskan masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari yang juga dirusak saat insiden terjadi.
Adapun hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi hotline 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu serta di balai desa terdekat.
Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510.
Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp500 Milyar. Namun angka tersebut masih belum termasuk kendaraan.
“(Kerugian) kendaraan belum kita hitung,” pungkas Mas Dhito.
Usai Rakor Mas Dhito juga menggelar Doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online.
Doa bersama ini dilakukan di Halaman Depan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat.
Indo-Mataraman
Saring sebelum Sharing
recent posts
- Kediri Ngunduh Mantu, Mbak Cicha: Berikan Kepastian Hukum Pasangan Pengantin di Hari Ibu
- Berikan Fasilitas Laptop, Mas Dhito Dorong Pelajar SMA Boarding School Masuk PTN
- Mas Dhito Sebut DPPI Sebagai Ujung Tombak Membumikan Nilai Pancasila pada Kalangan Generasi Muda
- Karya Kreatif Penyandang Disabilitas Kediri Akan Dipamerkan di Puncak Hari Disabilitas Internasional
- Pemkab Kediri Lepas Kontingen NPCI, Mas Dhito Minta Atlet Jaga Semangat dan Sportivitas
about
-
-
Kediri – Aksi pembakaran dan penjarahan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri termasuk Gedung DPRD meninggalkan duka mendalam bagi para pegawai. Kegiatan doa bersama pun digelar di halaman perkantoran yang hangus, untuk menguatkan dan membangkitkan semangat para pegawai untuk kembali bekerja.
Doa bersama itu diikuti Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama istri Eriani Annisa Hanindhito, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Forkopimda, Kepala OPD dan pegawai, tokoh agama bersama berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas ojek online.
Mas Dhito sapaan bupati Kediri berharap melalui acara doa bersama itu Kabupaten Kediri kembali lekas berbenah dan bangkit. Tidak hanya bangunan gedung namun juga semangat para pemangku kepentingan termasuk semua pegawai yang ada di sana.
“Harapannya semoga kita lekas bangkit, tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan,” ajak Mas Dhito usai acara doa bersama Senin (1/9) sore.
Dampak aksi anarkisme massa yang teridentifikasi anak-anak pelajar ini, mengakibatkan sebagian besar gedung perkantoran di komplek tersebut hangus terbakar. Aset-aset pemerintah selain ikut hangus terbakar, sebagian habis dijarah.
Aksi yang dilakukan itu sangat tidak dibenarkan dan harus menjadi perenungan bersama untuk kembali bangkit dan mempererat semangat perdamaian dan kesatuan. Mas Dhito juga berharap kejadian itu menjadikan para orang tua/wali termasuk guru untuk bersama mengingatkan dan memastikan anak maupun siswanya tidak bertindak diluar kewajaran.
Total kerugian material akibat aksi anarkis yang dilakukan malam itu baik aset maupun bangunan menurut Mas Dhito sekitar Rp500 miliar, belum termasuk kendaraan. Pun begitu, untuk kerugian gedung secara pasti masih menunggu perhitungan appraisal.
“Kita menggunakan ahli dari ITS untuk menghitung (kerugian) dari kerusakan bangunan,” ungkapnya. -
Kediri – Mensikapi perkembangan situasi keamanan pasca aksi anarkisme yang dilakukan massa dan mencegah terjadinya aksi susulan, pemberlakukan jam malam diterapkan bagi kalangan pelajar di Kabupaten Kediri.
Aturan itu disampaikan langsung oleh Bupati Hanindhito Himawna Pramana usai melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda, Kepala OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertempat di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025) sore.
Mas Dhito, sapaan akrab bupati berharap kejadian kerusuhan yang telah terjadi di Kabupaten Kediri akhir pekan lalu tidak kembali terulang. Terlebih, berdasarkan informasi akan ada potensi aksi demonstrasi susulan pada 3 September mendatang di kota-kota besar.
Disisi lain, hingga saat ini aksi demontrasi juga masih terjadi di berbagai kota/kabupaten lain. Meski begitu, dikhawatirkan psikologis massa akan merembet hingga ke Kediri.
“Inilah yang kami antisipasi supaya tidak terjadi,” kata Mas Dhito.
Berkaca dari aksi anarkisme di Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8) malam, massa yang datang langsung melakukan perusakan, pembakaran Gedung DPRD, Kantor Samsat dan tak terkecuali gedung perkantoran di Komplek Pemkab Kediri. Dalam aksi itu, pelaku juga melakukan penjarahan.
Dalam kejadian tersebut, Mas Dhito mengaku prihatin karena para pelaku merupakan pelajar yang usianya antara 14-17 tahun. Sebagai bentuk anstisipasi, berdasarkan hasil kordinasi dengan kepolisian, untuk beberapa waktu kedepan pemberlakukan jam malam akan dilakukan di Kabupaten Kediri.
“Mulai dari hari ini kami menerapkan jam malam,” ungkapnya.
Jam malam bagi kalangan pelajar itu diberlakukan mulai jam 21.00 WIB. Para pelajar pada jam itu diminta untuk sudah berada di rumah. Bilamana ditemukan masih berkerumun, akan langsung dibubarkan. Dalam hal ini kegiatan patroli akan ditingkatkan, khususnya di daerah rawan.
Adapun di Kabupaten Kediri titik yang menjadi fokus yakni berada di wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Pare. Penerapan jam malam itu diberlakukan sampai situasi dirasa telah kembali kondusif.
Mas Dhito pun mengimbau kepada orang tua/wali termasuk kalangan guru untuk bersama memberikan pemahaman bagi anak maupun siswanya. Termasuk kepada masyarakat Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjaga wilayahnya masing-masing.
Mas Dhito mengaku akan menghidupkan sistem jaga desa atau yang biasa dikenal siskamling. Untuk itu, pihaknya telah mengintruksikan kepada camat untuk berkomunikasi intens dengan para Kapolsek maupun Danramil.
“Diharapkan para kepala desa untuk bisa menggerakkan warganya bersama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas,” tandasnya. -
Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membuka layanan pengembalian barang-barang serta artefak yang dijarah pada insiden yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) kemarin.
Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, layanan tersebut dibuka guna menekan besarnya kerugian yang terjadi akibat insiden penjarahan yang terjadi.
“Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah) mohon bantuannya kepada teman-teman media,” ujar bupati 33 tahun usai rakor bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025).
Usai kejadian tersebut, beberapa orang tua pelaku penjarahan tersebut telah berani untuk mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang hilang.
Beberapa yang dimaksud seperti LPG, alat tulis, dan beberapa aset lain. Mas Dhito mengapresiasi para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut.
Penjarahan yang dilakukan di hampir seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ini, kata Mas Dhito, masuk dalam tindak anarkisme.
“Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.
Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tak luput dari penjarahan, Mas Dhito mengungkapkan sampai saat berita ini dibuat, peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan.
Pun demikian Mas Dhito menegaskan masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari yang juga dirusak saat insiden terjadi.
Adapun hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi hotline 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu serta di balai desa terdekat.
Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510.
Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp500 Milyar. Namun angka tersebut masih belum termasuk kendaraan.
“(Kerugian) kendaraan belum kita hitung,” pungkas Mas Dhito.
Usai Rakor Mas Dhito juga menggelar Doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online.
Doa bersama ini dilakukan di Halaman Depan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat. -
Kediri – Aksi anarkis yang dilakukan massa pada Sabtu (30/8/2025) malam mengakibatkan lumpuhnya kantor pemerintahan Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut, selain gedung dan data arsip yang hilang karena ikut hangus terbakar, sebagian aset pemerintah juga ikut menjadi sasaran penjarahan.
Pasca kejadian perusakan diwarnai pembakaran dan penjarahan malam itu, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dan hanya menyisakan puing-puing. Beberapa mobil yang terparkir di dalam ikut dibakar. Mas Dhito, sapaan akrabnya menegaskan, apapun yang dilakukan massa malam itu, tidak dibenarkan.
“Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung (beserta isinya) tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Karena kantor adalah rumah kedua kami, dimana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten diambil dan diputuskan. Dan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” katanya saat press release, Minggu (31/8) sore.
Setidaknya ada belasan kantor intansi termasuk ruangan kerja yang terdampak sasaran massa. Tak terkecuali ruang kerja bupati dan wakil bupati. Secara detail disebutkan yang terdampak yakni, Ruang Sekda, Ruang Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Kesra, Renkeu, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kantor Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, BKAD, Disnaker, Bappeda, Prokopim.
“Kemungkinan data arsip yang hilang seperti data bantuan organisasi masyarakat, dan tempat ibadah sejauh ini belum kami temukan, data kepegawaian, kemudian pemetaan aset pemerintah kabupaten juga dan selebihnya masih kami inventarisir,” urainya.
Selain kantor dan ruang kerja hangus terbakar dan mengakibatkan hilangnya data arsip tersebut, aksi pengrusakan malam itu juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Kemudian juga pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.
Meski dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, karena aset yang ada habis tak tersisa, begitupula matinya aliran listrik dan air bersih, menurut Mas Dhito, jalannya proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.
“Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya.
Pihaknya bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan para kepala OPD termasuk camat telah melakukan rapat dan diputuskan mulai Senin (1/9) aktivitas bekerja pegawai tetap berjalan. Adapun untuk tempat bekerja, nantinya akan dibagi menyesuaikan lokasi milik Pemkab Kediri yang masih bisa dipergunakan untuk berkantor.
“Untuk yang sifatnya tidak pelayanan publik, maka dizinkan untuk bekerja dari rumah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, bilamana selama ini terdapat kekhilafan hingga terjadinya insiden pembakaran Kantor Pemkab Kediri. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.
“Saya titip kita jaga bersama kabupaten Kediri ini. Kalau kita jaga bersama seluruh masyarakat saya yakin kejadian yang terjadi semalam adalah kejadian yang pertama dan terakhir,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui dalam kesempatan press release sore tersebut, Mas Dhito juga didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa atau yang akrab disapa Mbak Dewi, kemudian Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. -
Kediri – Aksi anarkis yang dilakukan massa tak bertanggung jawab di komplek kantor Pemerintah Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8/2025) malam ikut menyasar Museum Bagawanta Bhari serta menjarah salah satu benda peninggalan budaya.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, akibat aksi malam itu kaca-kaca museum pecah. Salah satu benda peninggalan budaya yang hilang yakni fragmen Kepala Ganesha dan tiga koleksi wastra kain batik. Selain itu juga perusakan miniatur lumbung serta Arca Bodhisatwa.
Mas Dhito, sapaannya mengimbau kepada masyarakat bilamana ada yang mengetahui keberadaan peninggalan budaya yang hilang tersebut untuk melapor. Khususnya bagi oknum yang merasa mengambil dan menyimpan diharapkan untuk mau mengembalikan ke Pemkab Kediri.
“Kami berharap sekali bisa kembali, karena peninggalan budaya memiliki nilai sejarah jadi sangat tidak pantas untuk menjadi sasaran,” katanya dalam press release yang didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Minggu (31/8/2025).
Sementara itu, benda-benda peninggalan budaya yang ada di Museum Bagawanta Bhari pasca kejadian tersebut pada Minggu sore langsung diamankan oleh petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.
Mas Dhito menegaskan, pihaknya tidak membenarkan kejadian yang dilakukan massa Sabtu malam. Selain museum, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dibakar dan hanya menyisakan puing-puing. Beberapa mobil yang terparkir di dalam juga tak luput dari sasaran. Kondisi itu pun menjadikan kantor pemerintahan lumpuh.
Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek juga ikut menjadi sasaran pembakaran. Begitupula dengan Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.
Meski belasan kantor dan ruangan yang ada di Pemkab Kediri itu hangus dan dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, Mas Dhito menekankan, jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.
“Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya. -
Kediri – Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati tahap ke-2 sudah mulai berlangsung. Pengerjaan direncanakan fokus di zona A.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kediri, Irwan Chandra melalui Kabid Cipta Karya Joko Riyanto.
Pihaknya menjelaskan, pembangunan tahap dua stadion ini menindaklanjuti instruksi Bupati Kediri Handindhito Himawan Pramana usai melakukan kunjungan lapangan pada Juli lalu.
Adapun pengerjaan di tahap ini adalah menyelesaikan beberapa interior di zona A seperti loker room pemain, toilet, serta pemasangan pagar keliling di seluruh tribun.
“Dominan pengerjaan pemasangan tembok keliling di interior stadion, dan poin utama ini adalah Zona A siap digunakan,” ujarnya, Jumat, 29 Agustus 2025.
Pemerintah Kabupaten Kediri, katanya, menganggarkan Rp10 Milyar untuk pembangunan di tahap ini. Ditambah pembangunan jalan penunjang stadion sebesar Rp3 Milyar.
Dari pantauan di lapangan, para pekerja telah melakukan serangkaian pengerjaan. Seperti pemasangan tembok interior fasad. Pembangunan ini ditunjukan guna meminimalisir terjadinya tampias.
“Posisi (tembok) dibelakang tembok secondary fasad,” jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, masih ada tahap lanjutan pembangunan stadion yang terletak di Desa Bulusari, Tarokan tersebut. Pasalnya dibutuhkan site development untuk fasilitas pengunjung dan penonton secara sempurna.
Sedangkan lapangannya sendiri, lanjut Joko, sudah difungsikan untuk berbagai kegiatan seperti latihan rutin Persik Kediri hingga pertandingan persahabatan dari OPD.
“Area kawasan belum terbentuk untuk mendukung sirkulasi penonton atau pengunjung,” tandasnya. -
Kediri – Pembangunan Mall pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri yang didirikan Bupati Hanindhito Himawan Pramana telah rampung. Sebelum dioperasionalkan, instansi-instansi yang terlibat mulai melakukan uji coba layanan yang disediakan guna memastikan semua sistem berjalan baik.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Joko Suwono menyampaikan, secara keseluruhan terdapat 20 instansi yang terlibat dalam pelayanan satu pintu di MPP. Dari puluhan instansi itu, beberapa diantaranya pekan ini telah mulai melakukan uji coba perangkat untuk pelayanan.
“Sementara dari identifikasi awal kami ada 83 jenis pelayanan,” katanya, Rabu (27/8/2025)
Meski di beberapa instansi telah melakukan inovasi layanan secara online, keberadaan MPP ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang biasanya melakukan kepengurusan layanan secara offline. Di MPP pelayanan yang diberikan telah terintegrasi dalam satu tempat, sehingga kepengurusan pelayanan semakin cepat karena masyarakat tidak perlu lagi berpindah ke kantor instansi lain.
Dengan banyaknya instansi termasuk dari instansi vertikal, sebelum dilakukan soft launching, lanjut Joko, pekan ini pihaknya mengumpulkan semua instansi yang terlibat. Selain melakukan uji coba perangkat, dikumpulkannya instansi itu sekaligus untuk memastikan komitmen mengenai jenis layanan termasuk jam pelayanan di MPP.
Instansi yang akan melakukan pelayanan di MPP Kabupaten Kediri meliputi DPMPTSP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Perkim, DLH, Dispendukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja.
Kemudian, intansi vertikal meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Pertanahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Taspen, Kantor Kementerian Agama, Kantor Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Jatim.
“Sebelum soft launching kami ada uji coba pelayanan secara menyeluruh dari 20 instansi di tanggal 1 September, sehingga ketika dilakukan soft launching semuanya sudah siap,” tambah Joko. -
DEMAK – Ketua PCNU Demak, KH M Aminuddin, saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD Demak menyampaikan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak menegaskan sikap untuk tetap mempertahankan sistem 6 hari sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama.
KH M Aminuddin menjelaskan, penerapan 6 hari sekolah dinilai lebih relevan dengan kondisi religius masyarakat Demak. Menurutnya, sistem tersebut dapat berjalan beriringan dengan kegiatan madrasah diniyah dan pesantren yang selama ini sudah mengakar di kalangan masyarakat.
“Nyatanya banyak tokoh masyarakat, kiai, ustadz, bahkan saya sendiri adalah produk dari 6 hari sekolah. Kalau dipaksakan 5 hari, maka akan ada satu hari kosong yang justru bisa membuat anak-anak tidak terkontrol. Ini dikhawatirkan berdampak pada akhlak dan karakter mereka,” uca KH M Aminuddin.
Ia menambahkan, sistem 5 hari sekolah yang diterapkan di tingkat SMA/SMK di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dianggap kurang efektif.
“Banyak anak-anak SMA/SMK yang akhirnya tidak sempat shalat Dzuhur karena masih berada di kelas, sementara mushola di sekolah belum representatif. Inilah yang menjadi keprihatinan kami,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Demak. Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, menegaskan pihaknya siap memperjuangkan aspirasi PCNU agar keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah dan pesantren tetap terjaga.
“PCNU menitipkan amanah kepada kami agar DPRD menjaga perjuangan pendidikan khas Kota Wali,”ucapnya.
“Apalagi kita sudah memiliki Perda Pesantren dan Madrasah. Implementasinya harus diperkuat supaya pendidikan berbasis keagamaan tetap berjalan,” kata Zayinul Fata.
Menurutnya, kurikulum 6 hari sekolah menjadi solusi agar kegiatan belajar mengajar formal tidak berbenturan dengan madrasah diniyah yang berlangsung pada sore hari.
“Kalau full day 5 hari, jelas akan menabrak jadwal madrasah diniyah. Maka, penerapan 6 hari sekolah harus tetap dipertahankan,” tegasnya.
Pihaknta berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghargai kearifan lokal di Kabupaten Demak yang religius serta memiliki banyak pesantren dan lembaga pendidikan Islam.
“Eksistensi pendidikan madrasah dan pesantren di Demak harus dihormati. Karena itu, kami sepakat bersama bupati dan PCNU untuk mendukung penerapan 6 hari sekolah,” pungkasnya. -
Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong setiap tahun terjadi peningkatan kualitas jalan kabupaten. Pemerintah daerah menargetkan kondisi kemantapan jalan kabupaten bisa naik menjadi 89 persen pada akhir 2025.
Di Kabupaten Kediri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur total ruas jalan kabupaten 1.295 km. Dari panjang jalan itu, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama saat ini kondisi kemantapan jalan kabupaten pada angka 87 persen.
“Hingga akhir tahun 2025 kita targetkan dari yang sekarang 87 persen bisa naik setidaknya 2 persen jalan kondisi baik,” kata Irwan, Kamis (28/8/2025).
Untuk menaikkan kemantapan jalan hingga menjadi 89 persen itu, lanjut Irwan, jalan-jalan yang kondisinya rusak berdasarkan pemetaan langsung dilakukan penanganan. Disisi lain pihaknya juga bekerja keras menjaga jalan yang kondisi telah baik jangan sampai mengalami kerusakan.
Irwan menerangkan sebagaimana arahan bupati, penanganan jalan yang sebelumnya lebih pada jalan desa, kali ini difokuskan pada jalan kabupaten. Setidaknya pada tahun 2025 ini sudah ada 78 pekerjaan penanganan jalan yang tersebar di 22 kecamatan dengan total pekerjaan sepanjang 51.190,32 meter.
Rinciannya, 67 pekerjaan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi sepanjang 44.442,44 meter, 6 pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 5.214 meter, dan 5 pekerjaan pembangunan jalan dengan panjang 1.533,88 meter.
“Pekerjaan-pekerjaan ada yang sudah dikerjakan, ada juga yang masih berjalan,” tambahnya.
Indo-Mataraman 