Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan komitmennya dalam memperluas akses keuangan bagi warga, yang mencakup kemudahan kepemilikan rekening bank serta pembiayaan untuk usaha.
Komitmen tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (22/10). Kehadirannya di acara ini adalah untuk mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mbak Dewi menjelaskan bahwa forum Rakornas ini membahas berbagai pencapaian serta program terkait perluasan akses keuangan, termasuk layanan pembiayaan bagi para pelaku usaha serta kepemilikan rekening bagi masyarakat umum dan kalangan pelajar.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.
Selain kredit usaha, Mbak Dewi juga memberikan sorotan pada pentingnya masyarakat memiliki rekening pribadi atas nama masing-masing, khususnya untuk mempermudah penyaluran berbagai bantuan. Cara ini dinilai mampu memberikan keamanan transaksi yang lebih baik serta menekan potensi penyalahgunaan.
“Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian,” harapnya.
Di dalam acara yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi memaparkan bahwa saat ini Indonesia sudah membentuk sebanyak 552 TPAKD yang tersebar di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.
Memasuki tahun 2026, tercatat tingkat literasi keuangan secara nasional menyentuh angka 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah berhasil melewati 93 persen.
Presiden RI Prabowo Subianto turut memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara OJK, jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai unsur terkait dalam upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan kembali mengenai signifikansi tugas pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengelola sumber daya serta kekayaan Indonesia demi kesejahteraan seluruh rakyat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Presiden turut melakukan peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sekaligus meluncurkan roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan untuk memperkuat akses keuangan di berbagai daerah.
Tinggalkan Balasan