Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kehadiran dewan ini membawa pergeseran fokus kebijakan yang kini lebih berorientasi pada kesejahteraan keuangan tingkat keluarga, bukan sekadar akses layanan keuangan.
Peresmian ini dilakukan secara simbolis lewat penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo. Turut mendampingi dalam momen tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan dalam laporan bahwa transformasi kelembagaan ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif dengan cakupan yang diperluas hingga aspek keuangan keluarga secara utuh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.
Keluarga dipilih sebagai fokus utama karena berkedudukan sebagai unit ekonomi terkecil di tengah masyarakat. Melalui langkah ini, pemanfaatan program dan layanan keuangan dapat langsung dievaluasi pada tingkat rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026, Menko Airlangga menyebutkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia berada di angka 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memegang posisi sebagai ketua dewan, sementara posisi ketua harian dipegang oleh Menko Perekonomian. Kepengurusan dewan ini juga melibatkan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta sejumlah menteri sebagai anggota.
Dalam operasionalnya, fokus utama diarahkan pada pencapaian kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan dalam menghadapi guncangan atau financial resilience, serta rasa aman mengelola keuangan atau financial security. Pemerintah juga telah menyusun strategi nasional untuk kesejahteraan keluarga, sementara implementasinya di daerah berfokus pada penguatan pembiayaan UMKM serta peningkatan literasi keuangan.
Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden
Tinggalkan Balasan